<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat beberapa masalah diantaranya penerapan aturan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang belum sesuai dan kurangnya pengawasan internal. Desain penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan dilaksanakan terbatas dengan berbagai masalah. Dari aspek regulatif, telah di dasari dengan aturan seperti peraturan desa, SK pengelola maupun AD/ART, namun ada beberapa desa yang terkendala legalisasi karena permasalahan internal. Sedangkan dari aspek normatif, bentuk evaluasi maupun model pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat pelaporan pengelolaan yang tidak akuntabel. Namun terdapat beberapa upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) beserta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat memabantu mengatasi mencarikan solusi. Hasilnya salah satu desa yakni desa Lampanairi berhasil mendorng peran Badan UsahaMilik Desa nya dan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu dari 125 desa di Indonesia yang mendapat predikat Desa Brilliant engan kategori desa pengembang usaha ekonomi ditengah pandemi Covid 19.]]>
